MATARIAU.COM – Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kini dihadapkan pada kelangkaan beras premium.
Kondisi ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena stok yang tersedia di pasaran hanya mampu menutupi kurang dari setengah kebutuhan bulanan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Meranti langsung mengambil langkah cepat dengan mengirimkan surat resmi kepada Perum Bulog Divre Riau-Kepri di Pekanbaru untuk meminta pasokan darurat.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada DPRD dan Kapolres setempat sebagai bentuk koordinasi penanganan.
Hasil pemantauan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (Disperindag UKM) pada Minggu (10/8/2025) memperlihatkan rak-rak beras di sejumlah toko dan minimarket di Selatpanjang sudah kosong, terutama untuk kategori premium bermerek.
Para pedagang mengaku tidak lagi mendapat kiriman dari distributor sejak beberapa hari terakhir.
Plh Kepala Disperindag UKM Meranti, Miftahulaid, menyebutkan, kekosongan ini dipicu oleh tiga faktor utama yaitu terganggunya pasokan dari Jakarta, kekhawatiran pedagang menyusul maraknya isu beras oplosan sejak Juli lalu, serta lamanya proses distribusi logistik dari pusat ke daerah.
“Hasil pengecekan kami di lima distributor utama, semua gudang dalam keadaan kosong. Padahal kebutuhan masyarakat Meranti setiap bulannya mencapai 1.883 ton,” ungkap Miftahulaid.
Berdasarkan data Disperindag, per pertengahan Agustus 2025 stok beras yang tersedia hanya 758 ton. Jumlah itu terdiri dari 80 ton di toko dan minimarket, 50 ton beras lokal, serta 628 ton cadangan pemerintah dari bulan sebelumnya. Artinya, masih ada defisit sekitar 1.125 ton yang belum bisa dipenuhi.
Menanggapi kondisi ini, Pemkab Meranti mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying.
Sebagai alternatif, warga juga dianjurkan untuk sementara beralih mengonsumsi beras medium atau beras SPHP.
Selain itu, Pemkab bersama Bulog dan Polres Meranti akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas pasokan.
Kegiatan ini dijadwalkan dimulai pada 14 Agustus 2025 di Polsek Tebing Tinggi dan dilanjutkan ke Polsek Tebing Tinggi Barat keesokan harinya.
“Pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Melalui GPM ini, diharapkan kebutuhan beras tetap terpenuhi sambil menunggu pasokan dari pusat kembali normal,” tegas Miftahulaid.(*)
