MATARIAU.COM – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah akan difokuskan pada pemeliharaan infrastruktur dasar, khususnya jalan rusak yang menjadi akses utama masyarakat dan penopang aktivitas ekonomi.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Riau Tahun 2025 di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (15/9/2025).
Rapat turut membahas mekanisme pengendalian pengadaan barang dan jasa (PBJ), belanja daerah, serta penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.
“Menjelang akhir tahun tidak ada pembangunan infrastruktur baru yang kita prioritaskan, kecuali pemeliharaan jalan-jalan rusak yang sudah dialokasikan anggarannya melalui UPT. Ruas jalan di Inhu, Rohul, Rohil, Kampar, Bengkalis, Siak, dan Kuansing tetap kita perhatikan karena aksesnya dipakai banyak orang,” tegas Abdul Wahid.
Ia mengakui, kondisi fiskal daerah saat ini cukup tertekan akibat beban tunda bayar tahun sebelumnya.
Karena itu, pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan sulit antara melanjutkan program baru atau menuntaskan kewajiban lama.
“Fiskal kita tertekan karena ada tunda bayar tahun lalu. Saya lebih memilih memprioritaskan membayar hutang agar rekanan tidak terbebani. Saya tahu, banyak rekanan yang harus meminjam ke bank, bahkan berutang ke sana-sini. Ini harus kita perhatikan,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan sementara, realisasi fisik APBD Provinsi Riau baru mencapai 52 persen.
Untuk mengejar target akhir tahun, Gubernur meminta Sekretaris Daerah beserta jajaran memperkuat coaching clinic bagi seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Riau menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sekaligus memastikan kewajiban lama terselesaikan agar pembangunan daerah bisa berjalan lebih sehat pada tahun berikutnya.(*)
