Rokan Hulu

Status dan Kedudukan Personil Distamben Rohul Dilema

Status dan Kedudukan Personil Distamben Rohul Dilema
Kadistamben Rohul, Drs. Yusmar Yusuf, M.Si

Matariau.com-ROKAN HULU- Sehubung dengan diberlakukannya peralihan kewenangan Dinas Pertambangan Energi (Distamben) kabupaten/kota ke Provinsi Riau dan Pusat yang direncanakan 2 Oktober mendatang, status dan kedudukan personil Distamben Kabupaten Rokan Hulu mengalami dilema.       

Pasalnya, dengan pelimpahan kewenangan tersebut, personil Distamben yang berstatus ASN Pemerintah Kabupaten Rohul yang mengusulkan pindah status menjadi ASN Dinas ESDM Provinsi Riau, gajinya baru dianggarkan oleh Pemprov Riau terhitung Januari 2017 mendatang.       

Sedangkan gaji dan tunjangan untuk bulan Oktober-Desember 2016 mendatang masih dibebankan kepada Pemkab Rohul.Sementara SOTK atau Distamben Kabupaten Rohul itu sendiri yang telah beralih kewenangan ke Provinsi, tidak ada lagi tupoksi dan kewenangannya di daerah kecuali bidang Panas Bumi       

Bahkan didalam Ranperda Organisasi Perangkat Daerah, tidak ada lagi SOTK Distamben. Sehingga nasib dari para ASN maupun tenaga honorer Distamben Rohul yang memilih menjadi ASN kabupaten, tergantung dari kebijakan Plt Bupati Rohul H Sukiman.       

Kepala Distamben Rohul Drs Yusmar MSi menjelaskan, jumlah PNS di Distamben Rohul sebanyak 22 orang, dari jumlah itu, 8 PNS mengusulkan pindah menjadi ASN Dinas ESDM Provinsi Riau, sisanya 14 PNS tidak bersedia pindah dan memilih tetap menjadi ASN Pemkab Rohul.       

Sementara tenaga honor berjumlah 52 orang, dua orang diantaranya honor Pemkab Rohul yang di SK kan Bupati Rohul. Sedangkan 50 orang lagi honor Distamben Rohul.       

Menurutnya, berdasarkan rapat Kepala Distamben bersama Dinas ESDM Provinsi Riau di Pekanbaru kemarin, bahwasanya PNS yang mengusulkan pindah status menjadi ASN Provinsi Riau sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. 

“Khusus untuk penggajian ASN yang pindah ke Provinsi Riau, itu akan dianggarakan terhitung Januari 2017. Sementara PNS yang masih memilih tetap di Kabupaten/kota tergantung kepada kebijakan Bupati dan Walikota masing-masing. Untuk penggajian Oktober- Desember 2016, bagi yang menjadi ASN Provinsi, tetap masih dibayarkan oleh Pemkab dan Pemko sesuai SE Mendagri RI,” jelasnya.       

Dengan telah dilimpahkan peralihan kewenangan Distamben Kabupaten ke Provinsi Riau, lalu personil Distamben yang tetap memilih menjadi ASN Pemkab Rohul, mereka akan bekerja dan berkantor dimana, Yusmar menjelaskan,  kedudukan personil akan ditentukan Bupati dan BKD Rohul nantinya       

Sedangkan PNS yang mengusulkan pindah status ASN Provinsi Riau, mereka baru bisa bekerja ke Provinsi berdasarkan SK yang dikeluarkan Gubernur Riau. Karena proses pengusulan pindah status ASN kabupaten ke Provinsi Riau, masih dalam proses di BKN       

“Setelah dilaksanakannya pelimpahan kewenangan ke Provinsi Riau, maka Pejabat Eselon II, III, IV Distamben Rohul kedudukan dan fungsinya akan ditentukan oleh Bupati bagi yang tidak pindah, dan bagi PNS yang mengusulkan pindah ke ESDM Riau ditentukan oleh Gubernur Riau,” terangnya.       

Apakah kegiatan yang masih berlangsung di Distamben Rohul masih dapat diteruskan untuk 3 bulan kedepan, sementara kewenangan sudah diserahkan ke Provinsi Riau, ia mengaku ini akan menjadi kebijakan kepala daerah.       

“Penyelesaian permasalahan ini, kita akan surati Plt Bupati Rohul H Sukiman untuk meminta petunjuk arahan beliau, termasuk Pak Sekda dan BKD Rohul dalam hal status dan kedudukan personil yang mengalami dilema tersebut,” tuturnya.       

Mantan Kabag Humas Setdakab Rohul itu menambahkan, ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya sampai Desember 2016 mendatang, yakni Pemeliharaan dan operasional Penerangan Jalan Umum (PJU), Lampu Taman, Genset PJU dan Genset Masjid Agung masih sedang berjalan.       

Termasuk kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Riau yakni pelaksanaan PJU Tenaga Surya di Kecamatan Rokan IV Koto sebanyak 9 titik, kegiatan itu sudah dilelang dan sedang dalam pelaksanaan dilapangan       

“Mau dilaksanakan, kewenangan sudah tak ada. Kalau tak dilaksanakan kegiatan sudah berjalan dengan batas waktu Desember 2016. Makanya kita akan minta petunjuk dan kebijakan dari Plt Bupati Rohul sesegera mungkin,” katanya.***[rls]


Komentar