Advertorial

Pemkab Ajukan 4 Ranperda dan Belum Disahkan,Ini Penjelasan Ketua DPRD Rohul

Pemkab Ajukan 4 Ranperda dan Belum Disahkan,Ini Penjelasan Ketua DPRD Rohul

Rokan Hulu(matariau.com)-Ada empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) namun belum disahkan DPRD Kabupaten Rohul.

Menurut penjelasan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, ke 4 Ranperda yang diajukan Pemkab Rohul melalui paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohul Zulkarnain pada Maret 2018, sudah tuntas dibahas masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD, dan segera disahkan.‎

Dimana keempat Ranperda yang diajukan Pemkab Rohul ke DPRD yakni, Ranperda tentang Kabupaten Rohul berjuluk Negeri Seribu Suluk, Ranperda perubahan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang kedua.

Kemudian Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rohul.‎

dikatakan Kelmi Amri, keempat Ranperda yang diajukan Pemkab Rohul sudah tuntas dibahas masing-masing Pansus DPRD Rohul, dan dijadwalkan untuk pengesahan dan rencananya akan dilaksanakan pekan depan.‎

"Perda baru juga sudah mulai masuk, seperti LKPJ yang juga harus diselesaikan," paparnya.

Kelmi mengakui,bahwa keterlambatan pengesahan 4 Ranperda menyangkut Ranperda perubahan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pilkades serentak gelombang kedua yang perlu dilakukan penyempurnaan pasal-pasal yang menurut publik harus dituangkan,sehingga menunggu finalisasi dan menyebabkan pengesahan 4 Ranperda tidak terkejar.

 Ketua DPRD Rohul menyebutkan,setelah pengesahan 4 Ranperda, DPRD Rohul menjadwalkan pembukaan masa sidang satu tahun 2018, serta pembacaan hasil reses seluruh wakil rakyat dari 4 daerah pemilihan atau Dapil.(dr)//


Komentar