Rokan Hulu

Kepala BPKAD Nyatakan, Belanja SKPD di bawah Rp3 juta Bisa Dengan Tunai

Kepala BPKAD Nyatakan, Belanja SKPD di bawah Rp3 juta Bisa Dengan Tunai

Rokan Hulu(matariau.com)-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan hulu (Rohul), sudah merevisi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 61 tahun 2018, tentang implementasi Transaksi Non Tunai. Salah satu point yang direvisi, yakni terkait Limit Nominal transaksi yang bisa dilakukan secara tunai.

Ditegaskan Kepala BPKAD Rohul Jaharuddin SP.MM, Selasa (17/4/18) menyatakan, revisi Perbup terkait transaksi non tunai dilakukan, guna mengakomodir pos anggaran belanja pemerintah daerah  yang tidak bisa dilaksanakan secara non tunai.

“Revisi Perbup terkait implementasi transaksi non tunai, didasari banyaknya keluhan SKPD, yang mengaku kewalahan melakukan berapa jenis belanja yang tidak bisa dilakukan dengan pola non tunai. Seperti pembelian bahan bakar minyak untuk mesin genset, pembayaran langganan koran serta transaksi belanja dengan jumlah kecil lainnya,”

"Dengan atas dasar masukan tersebut, maka BPKAD sudah melakukan evaluasi serta revisi terhadap Perbup Nomor 61 Tahun 2018, khususnya tentang limit transaksi yang boleh dilakukan secara tunai, " kata Jaharudin.

Kata Jaharudin lagi, awalnya transaksi tunai yang bisa dilakukan SKPD hanya Rp 1 juta ke bawah. Namun, dari evaluasi yang dilakukan, nominal tersebut belum mampu memback up transaksi tunai yang tidak bisa dilakukan secara non tunai.

"Setelah adanya masukan dari beberapa SKPD, maka jumlah limit nominal transaksi tunai yang bisa dilakukan SKPD kita tingkatkan menjadi Rp3 juta," sebut Jaharudin lagi.

Kata Jaharudin, kebijakan terkait limit transaksi tunai yang boleh dilakukan OPD tersebut, sudah resmi berlaku sejak beberapa hari lalu. Namun dirinya mengaku, surat edaran terkait revisi perbup tentang transaksi non tunai tersebut, belum di edarkan ke seluruh OPD. 

“Kita akan segera buat surat edaran ke seluruh OPD, terkait Revisi Perbup tersebut, sehingga tidak adalagi keragu-raguan di kalangan OPD dalam melakukan belanja secara tunai,” ucap Jaharudin lagi.

Dimana penerapan kebijakan transaksi non tunai, sudah diterapkan Pemkab Rohul sejak Januari 2018 lalu. Hal itu sebagai tindaklanjut Inpres Nb 10/2016 tentang aksi Penegahan Korupsi dan SE Mendagri No 910/1866/SJ tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten/Kota.(F)//


Komentar