Rokan Hulu

Ganti Rugi Lahan Jaringan Osaka Pemkab Akui Akan Carikan Solusi

Ganti Rugi Lahan Jaringan Osaka Pemkab Akui Akan Carikan Solusi

Rokan Hulu(matriau.com)-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu(Rohul)terus berupaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi PT.Waskita dalam melanjutkan progress pelaksanaan proyek pembangunan jaringan Interkoneksi Irigasi Okak-Samo-Kaiti (Osaka) sepanjang 9,6 Kilometer (Km) yang melintasi sejumlah desa di Kecamatan Rambah Samo dan Rambah Kabupaten Rohul.

Rencananya proyek jaringan irigasi Osaka yang dibangun melalui dana APBN dengan total dana Rp137 Miliar  akan mengairi 2.246 hektar (Ha) dari 3.246 Ha luas lahan persawahan di Kecamatan yang menjadi potensi pengembangan produksi pangan di Rohul tersebut.

"Pemda Rohul secara administrasi tetap membantu pihak kontraktor PT Waskita untuk menyelesaikan soal pembebesan lahan sekitar 3,6 Km yang masuk kedalam kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kewenangan Kementerian Transmigraasi. Sehingg progres dan kemajuan pekerjaan PT.waskita tetap bisa dilaksanakan,’’ ungkap Kepala Bappeda Rohul Nifzar SP MIp Selasa (6/2/18).

Nifzar mengatakan,Pemerintah Provinsi Riau dan Kanwil BPN Riau saat ini sedang berupaya  menyelesaikan secara adminisrasi dan teknis, untukpenuntasan pembabasan lahan 3,6 Km yang masuk kedalam HPL Transmigrasi. di tiga desa yang ada di Kecamatan Rambah Samo yakni Desa Rambah Samo Barat, Marga Mulya dan Desa Pasir Makmur yang menjadi kendala kontraktor dalam menuntaskan proyek lanjutanpembangunan jaringan irigasi Osaka khususnya jaringan sekunder.

"Saat ini, PT Waskita tidak pada titik atau spot yang sedikit bermasalah, tapi mereka bisa menggeser pelaksanaan kegiatan yang tidak ada masalah. Yang jelas, secara durasi waktu, perusahaan tidak
dirugikan secara kemajuan pekerjaan, sambil kita menyelesaikanpengadaan lahan dan ganti rugi lahan, kuncinya BPN Rohul dan Riau,bagaimana kawasan HPL sepanjng 3,6 Km bisa di akomodir untuk pembangunan jaringan irigasi,’’ katanya.

 lebih lanjut dijelaskan Nifzar,terkait ketersedian anggaran ganti rugi lahan 3,6 Km itu, persisnya,Nifzar mengaku kurang tau,karena anggaran untuk pembebesanlahan sudah tersedia di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

"Pada tahun 2017, sebenarnya 320 persil yang telah dibebaskan, danitu sudah celar. Tapi masih ada menyangkut 6 persil, itu kita lakukan tindakan kongjunasi, uangnya kita titipkan di Pengadilan negeri barangnya dilakukan secara fisik pekerjaan, sehingga tidak terhalang progres dari pengerjaan tahap I dalam hal ini jaringan primer,’’ungkapnya.(dr)//


Komentar